ANGGARAN DASAR

Pembukaan:

Pasal 1: Nama, Waktu dan Kedudukan

  1. Nama: PPI Den Haag (PPI-DH)
  2. Waktu: PPI Den Haag didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan
  3. Kedudukan: PPI Den Haag berkedudukan di kota Den Haag, Belanda.

Pasal 2: Lambang dan Bentuk

  1. Lambang: Lambang PPI Den Haag sebagaimana dicantumkan di bagian awal Anggaran Dasar ini.
  2. Bentuk: PPI Den Haag adalah organisasi pelajar Indonesia di kota Den Haag yang mempunyai tanggung jawab dan dedikasi terhadap para anggotanya.

Pasal 3: Dasar dan Asas

  1. Dasar: Dasar dari PPI Den Haag adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD)Tahun 1945
  2. Asas:Asas dari PPI Den Haag adalah musyawarah mufakat

Pasal 4: Tujuan

  1. Tujuan:
    1. Untuk menjadi wadah bagi para pelajar Indonesia guna menyalurkan aspirasi, kreativitas, dan bakat;
    2. Untuk melestarikan dan mengembangkan nasionalismedan kecintaan akan Indonesia diantara para pelajar Indonesia di Den Haag.

Pasal 5: Keanggotaan

  1. Anggota: PPI Den Haag mengakui adanya 2 (dua) macam anggota, yakni anggota biasa dan anggota khusus.
  2. Anggota biasa adalah Warga NegaraIndonesia dan/atau penduduk kota Den Haag yang merupakan keturunan Indonesia yang mengemban ilmu di kota Den Haag.
  3. Anggota khusus adalah masyarakat Indonesia yang berdomisili di Den Haag dan memiliki itikad untuk terlibat di dalam organisasi dan kegiatan PPI Den Haag.

Pasal 6: Badan Kelengkapan

Badan Kelengkapan: PPI Den Haag memiliki 2 (dua) badan  kelengkapan yang adalah DewanPengurus dan Dewan Pengawas.

Pasal 7: Sidang , Rapat dan Pemilu

  1. Sidang: Sidang Pleno dan Sidang Pemilu
  2. Rapat: Rapat Kerja Terbatas dan Rapat Pleno
  3. Pemilu: Pemilu diadakan sebanyak1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun, yakni pada minggu pertama bulan Desember, untuk memilih Ketua Umum dan Dewan Pengawas.

Pasal 8: Keuangan

Keuangan: Keuangan diperoleh dari sumber – sumber yang tidak melawan hukum dan tidak melahirkan suatu perikatan bagi PPI Den Haag, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal9: Pembubaran Organisasi dan Amandemen Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga

  1. Ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dengan memperhatikan aspirasi anggota.
  2. Ditetapkan melalui referendum anggota setelah disetujui olehDewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

Pasal 10: Aturan Peralihan dan Penutup

  1. Ketentuan-ketentuan sebelumnya yang berkenaan denganPPI Den Haag dengan ini dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Anggaran Dasar ini.
  2. Hal-hal lain yang belum dicantumkan dalam Anggaran Dasarini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
  3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dan ditetapkan digunakan sebagaimana mestinya. Anggaran Dasar ini diputuskan dan ditetapkan pada Rapat Pleno PPI Den Haag 2012-2013 Tanggal 17 Januari 2013 yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua PPI Den Haag 2012-2013, beserta Kabinet PPI Den Haag Periode 2012-2013.

 

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus PPI Den Haag 2012-2013, tanggal 17 Januari 2013 yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua PPI Den Haag 2012-2013, beserta Kabinet PPI Den Haag Periode  2012-2013.

 

 

 

Thomas Mandela Demokrasio Litaay                                                             Adrini Amalia

Ketua                                                                                                                    Sekretaris 1

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPI DEN HAAG

BAB I: KEANGGOTAAN

Pasal 1: Keanggotaan

Keanggotaan bersifat stelsel aktif.Yang dimaksud dengan stelsel aktif adalah orang yg akan menjadi warga Den Haag harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.

Pasal 2: Prosedur Menjadi Anggota

Keanggotaan dianggap sah setelah calon individumenyatakan kesediaan untuk menjadi anggota penuh dengan mengakui AD/ART PPI Den Haag secara tertulisdengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan.

Pasal 3: Hak-Hak Anggota

  1. Anggota berhak hadir dan menyampaikan pendapat dalam Sidang Pleno PPI Den Haag.
  2. Memilih dan dipilih untuk menjadi Ketua, Pengurus, atau Dewan Pengawas.
  3. Memegang jabatan dalam kepengurusan PPI Den Haag.
  4. Mengusulkan calon anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.
  5. Mengikuti kegiatan-kegiatanPPI Den Haag yang bersifat umum (terbuka bagi siapa saja).
  6. Meminta pertanggungjawaban dari pengurus dalam Rapat Anggota.
  7. Anggota khusus tidak diperkenankan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai ketua PPI Den Haag.

Pasal 4: Kewajiban Anggota

  1. Taat pada AD/ART PPI Den Haag dan menjaga nama baik PPI Den Haag.
  2. Melaksanakan hasil-hasil Sidang Pleno PPI Den Haag.

 

Pasal 5: Pembekuan keanggotaan

  1. Pembekuan status keanggotaan dikenakan pada anggota apabila ia tidak membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut.
  2. Pelaksanaan ART Pasal 5 ayat (1) diserahkan pada kebijaksanaan Dewan Pengurus dengan dikonsultasikan sebelumnya kepada Dewan Pengawas.

 

Pasal 6: Pemberhentian Keanggotaan

  1. Seseorang kehilangan keanggotaan PPI Den Haag secara serta merta apabila:
  2. Meninggal dunia
  3. Mengundurkan diri
  4. Terlibat kegiatan dan/atau organisasi yang dianggap terlarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  5. Keanggotaan seseorang dalam PPI Den Haag dapat dicabut oleh Dewan Pengawas dengan rekomendasi tertulis dari Dewan Pengurus dalam sidang pleno setelah mendengarkan keterangan dari individu yang bersangkutan, jika:
  6. Mengingkari AD/ART PPI Den Haag,
  7. Mencemari nama baik dan/atau menyalahgunakan nama PPI Den Haag,
  8. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara melalui putusan pengadilan Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap,
  9. Terbukti tidak hadir dalam sidang pleno yang diadakan dalam rangka klarifikasi pemberhentian seorang anggota yang telah terlebih dahulu diumumkan secara patut melalui suatu undangan tertulis.

BAB II: BADAN KELENGKAPAN

Pasal 7: Badan Kelengkapan Perhimpunan PPI Den Haag

Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas masing-masing memiliki masa jabatan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8: Dewan Pengurus

  1. Dewan Pengurus adalah bagian dari PPI Den Haag yang menjalankan fungsi eksekutif dalam organisasi PPI Den Haag.
  2. Dewan Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui pemilihan umum Ketua PPI Den Haag yang meraih suara terbanyak.
  3. Masa jabatan Dewan Pengurus adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 9: Dewan Pengawas

  1. Dewan Pengawas adalah bagian dari PPI Den Haag yang menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja Dewan Pengurus PPI Den Haag.
  2. Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang memiliki kedudukan sama tinggi.
  3. Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Dewan Pengurus dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)% plus 1 (satu) suara dari seluruh anggota yang terdaftar dalam PPI Den Haag. Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi kuota pemilih.
  4. Kuota pemilih adalah 50 (lima puluh)% plus 1 (satu) suara dari seluruh anggota yang terdaftar dalam PPI Den Haag.

 

BAB III: FUNGSI DAN TUGAS BADAN KELENGKAPAN

Pasal 10: Dewan Pengurus

  1. Pembentukan
  2. Ketua yang dipilih melalui pemilihan umum Ketua PPI Den Haag membentuk susunan kepengurusan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu sejak Ketua dipilih.
  3. Susunan Dewan Pengurus harus diumumkan secara tertulis kepada anggota PPI Den Haag, selambat-lambatnya dua minggu setelah pengurus terbentuk.
  4. Dewan pengurus harus mengumumkan Program Kerja secara tertulis kepada anggota PPI Den Haag selambat-lambatnya tiga minggu setelah sidang pleno pertama.

 

  1. Susunan
  2. Struktur Dewan Pengurus setidaknya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
  3. Ketua mewakili perhimpunan ke luar dan ke dalam.
  4. Rincian struktur Dewan Pengurus merupakan kewenangan prerogatif Ketua.
  5. Bila Ketua berhalangan sementara atau tetap maka ditunjuk Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara sesuai jenjang jabatannya untuk memimpin jalannya kepengurusan.
  6. Bila Ketua meninggalkan Belanda lebih dari 4 (empat) bulan atau berniat meninggalkan perhimpunan, maka Wakil Ketua secara serta merta menjadi Ketua sampai akhir periode kepengurusan.
  7. Laporan dan pertanggungjawaban

Dewan Pengurus berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya secara tertulis dalam Sidang Pleno.

Pasal 11: Dewan Pengawas

  1. Hak Dewan Pengawas sebagai berikut:
  2. Menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus atas penyimpangan yang terjadi.
  3. Menyelenggarakan referendum anggota untuk mencabut mandat Ketua dalam sidang istimewa.
  4. Mencabut keanggotaan PPI Den Haag setelah mendapat rekomendasi dari Pengurus dan mendengarkan keterangan individu bersangkutan dalam sidang pleno.

 

  1. Kewajiban Dewan Pengawas sebagai berikut:
  2. Mengawasi kinerja Pengurus.
  3. Dewan Pengawas berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja oleh Pengurus di tengah dan akhir periode dalam sidang pleno.
  4. Ikut hadir dalam sidang pleno pertama.

 

BAB IV: SIDANG DAN RAPAT PEMILU

Pasal 12: Sidang Pleno

  1. Sidang pleno wajib dihadiri oleh Pengurus dan dapat dihadiri oleh Dewan Pengawas dan semua anggota PPI Den Haag guna membahas usulan dan evaluasi program kerja.
  2. Sidang pleno diselenggarakan sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
  3. Penyelenggaraan sidang pleno diumumkan sekurang-kurangnya satu minggu sebelum diselenggarakan.
  4. Sidan pleno diselenggarakan dan dipimipin oleh Pengurus.

 

Pasal 13: Sidang Istimewa

  1. Sidang Istimewa wajib dihadiri oleh Pengurus dan dapat Dewan Pengawas dan semua anggota PPI Den Haag guna membahas penyimpangan yang dilakukan Pengurus.
  2. Penyelenggaraan sidang istimewa diumumkan sekurang-kurangnya satu minggu sebelum diselenggarakan.
  3. Sidang istimewa diselenggarakan dan dipimipin oleh Pengurus.

 

 

 

 

 

Pasal 14: Pemilihan Umum

  1. Pemilihan umum dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk memilih Ketua.
  2. Pengurus periode sebelumnya wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang sudah diumumkan kepada seluruh anggota PPI Den Haag, sekurang-kurangnya seminggu sebelum pemilihan berlangsung.

 

Pasal 15: Keputusan Sidang dan Rapat

  1. Setiap keputusan dalam PPI Den Haag dibuat dengan mengutamakan permufakatan yang dicapai melalui musyawarah.
  2. Musyawarah bertujuan untuk mencari solusi atas persoalan PPI Den Haag melalui kesatuan pendapat dengan semangat kesadaran dan rasa tanggung jawab di antara segenap peserta musyawarah.
  3. Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka diadakan pemungutan suara. Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
  4. Hasil pemungutan suara sah bila disetujui oleh 50 (lima puluh)% plus 1 (satu) suara dari kuorum.
  5. Kuorum adalah 2/3 dari jumlah undangan yang disebarkan.

 

BAB V: PERBENDEHARAAN

Pasal 16: Perbendeharaan

  1. Keuangan PPI Den Haag didapatkan dari:
  2. Hasil usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART PPI Den Haag dan hukum Indonesia.
  3. Donasi
  4. Keuangan dipergunakan untuk membiayai keperluan dalam menjalankan fungsi PPI Den Haag.
  5. Pertanggungjawaban keuangan dipublikasikan kepada anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan.

BAB VI: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17: Perubahan AD/ART

Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam sidang pleno di awal periode kepengurusan oleh Dewan Pengawas berdasarkan usulan Dewan Pengurus dengan mendengarkan aspirasi anggota.

 

Pasal 18: Penggabungan Organisasi

  1. Perhimpunan Pelajar Indonesia di kota lain di Belanda dapat mengajukan permohonan bergabung dengan PPI Den Haag dengan membawa hasil referendum yang setidaknya diikuti oleh 50 (lima puluh)% plus 1 (satu) suara dari anggotanya.
  2. Permohonan diajukan ke Dewan Pengurus yang akan menyampaikan rekomendasi ke Dewan Pengawas.
  3. Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengurus maka Dewan Pengawas akan mengambil keputusan dalam sidang pleno untuk:
  4. Menjadikan anggota dari PPI kota lain tersebut menjadi anggota PPI Den Haag, dan/atau
  5. Menyesuaikanstruktur organisasi.

 

Pasal 19: Pembubaran Organisasi

  1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengurus untuk dijadikan sebagai dasar oleh Dewan Pengawas untuk menyelenggarakan referendum pembubaran.
  2. Referendum dinyatakan sah apabila diikuti oleh 2/3 anggota biasa PPI Den Haag dan 2/3 suara masuk mendukung pembubaran.
  3. Penyelenggaraan referendum diumumkan setidaknya 1 (satu) bulan sebelumnya.
  4. Apabila PPI Den Haag dibubarkan, kecuali membentuk perhimpunan baru karena adanya penggabungan organisasi, maka segala hak milik PPI Den Haag diserahkan kepada PPI Belanda.

 

BAB VII: ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20: Aturan Tambahan

  1. Dewan Pengurus dapat memutuskan suatu aturan pelaksana guna menguraikan Anggaran Rumah Tangga yang disesuaikan dengan dinamika yang ada.
  2. Setiap anggota PPI Den Haag dianggap telah mengetahui,membaca, memahami dan menerima AD/ART ini secara penuh setelah diumumkan.
  3. Setiap anggota PPI Den Haag berkewajiban untuk menaati AD/ART ini.Pelaku pelanggaran dikenakan sanksi sesuai keputusan Sidang Pleno.

 

BAB VIII STRUKTUR KABINET

Pasal 21: Struktur Kabinet

Struktur kabinet diatur secara terpisah dengan berdasarkan pada Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 22: Personalia Pengurus

Formasi pengurus terdiri dari jabatan-jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini ditambah bidang-bidang yang diperlukan yang dipilih dan dilantik oleh Ketua.

 

Pasal 23: Syarat Pengurus

  1. Pengurus terdaftar sebagai anggota penuh PPI Den Haag.
  2. Menyatakan bersedia untuk dipilih sesuai usulan penunjukan terhadap dirinya.
  3. Pengurus tidak berencana meninggalkan Den Haag dalam waktu lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut pada masa kepengurusan.
  4. Memiliki potensi dan dedikasi untuk memimpin organisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai unsur pengurus PPI yang lain, baik di tingkat pusat maupun cabang.

 

Pasal 24: Tugas dan Wewenang Pengurus

  1. Pengurus demisioner segera menyerahkan jabatan kepada Ketua Umum PPI Den Haag yang baru pada saat Pemilihan Ketua PPI Den Haag dan selambat-lambatnya 2 minggu setelahnya, personalia Pengurus PPI Den Haag yang baru sudah harus terbentuk.
  2. Pengurus PPI Den Haag yang baru menjalankan tugas setelah serah terima jabatan dari pengurus demisioner.
  3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Sidang Pleno.
  4. Menyelenggarakan Sidang Pleno dalam akhir periode kepengurusan.
  5. Menyiapkan materi Sidang Pleno.

 

BAB IX ATURAN PERALIHAN

Pasal 25: Aturan peralihan

  1. Ketentuan-ketentuan sebelumnya yang berkenaan dengan PPI Den Haag dengan ini dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. Hal-hal lain yang belum dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
  3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.